Tinjau Ulang Permendagri No 32/2011

|

PURWOKERTO (JT-News) – Pemerintah Kabupaten Banyumas meminta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 ditinjau ulang karena dinilai mengancam pencairan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah.

“Kami secara resmi telah mengajukan permintaan peninjauan ulang terhadap Permendagri Nomor 32/2011. Pasalnya, kalau mengacu pada aturan tersebut, maka bansos senilai Rp36,5 miliar dan dana hibah sebesar Rp91 miliar tidak dapat dicairkan,” kata Bupati Banyumas Mardjoko, di Purwokerto, Selasa (14/2).

Menurut dia, surat permohonan peninjauan ulang tersebut telah dikirimkan kepada Mendagri pekan lalu dengan nomor surat 900/1057/2012 tertanggal 7 Februari 2012. Lebih lanjut, dia mengatakan, Permendagri itu disebutkan kalau penggunaan kedua pos tersebut harus melalui penyusunan anggaran.

Dalam hal ini, kata dia, seluruh penggunaan dana bansos maupun hibah diharuskan melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dengan demikian, lanjutnya, Permendagri tersebut dapat menjadi kendala jika suatu saat ada permintaan bantuan dari masyarakat karena saat penyusunan APBD 2012, tidak ada alokasi dari bansos maupun dana hibah yang melewati RKA. “Jadi, salah satu masalahnya adalah, kalau nantinya ada permintaan bantuan dari masyarakat, kami tidak dapat memberikan, karena terjegal Permendagri tersebut,” kata dia menegaskan.

Menurut dia, pengiriman surat pemohonan peninjauan ulang Permendagri tersebut dilakukan agar dana senilai Rp175,5 miliar yang meliputi bantuan sosial dan hibah ini dapat dicairkan. Disinggung upaya yang akan dilakukan jika surat permohonan tersebut tidak dikabulkan, Mardjoko mengatakan, pencairan bantuan sosial dan dana hibah terpaksa menunggu APBD Perubahan karena seluruh pengalokasian anggaran kegiatan harus melalui RKA.

Secara terpisah, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas Yuniyanto mengatakan, dana bantuan sosial sangat diandalkan untuk membantu korban bencana alam. Akan tetapi dengan adanya Permendagri tersebut, kata dia, dana bantuan sosial terancam tidak bisa dicairkan. “Kalau mengacu pada Permendagri, untuk memberikan bantuan sosial, misalnya untuk bencana alam harus melalui RKA yang ditetapkan pada awal anggaran. Padahal, bencana alam kan tidak bisa diprediksi kapan datangnya,” katanya.

Ia mengakui, BPBD sangat membutuhkan dana bantuan sosial ini karena anggaran bencana alam yang ditetapkan APBD Banyumas Tahun 2012 hanya tinggal tersisa 10 persen dari total anggaran yang ada. Menurut dia, hal ini disebabkan berbagai bencana yang terjadi sejak awal 2012 ditambah angin kencang pada akhir Januari silam mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.

“Dari total dana bencana yang mencapai Rp3 miliar, jumlah yang telah disalurkan sekitar Rp2,7 miliar, sehingga hanya tersisa Rp300 juta. Padahal, saat ini baru awal tahun anggaran,” katanya. (ant/JT-1)

Dalam Kab Banyumas | Tags ,,

Tinggalkan Pesan

Komentar Terakhir

CLOSE